Siapa kami

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) merupakan komitmen dunia untuk cita-cita universal martabat manusia. Kami memiliki mandat yang unik dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia.

Kepemimpinan

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia adalah manusia yang utama hak resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisioner Tinggi mengepalai OHCHR dan ujung tombak manusia PBB 'hak usaha. Kami menawarkan kepemimpinan, bekerja obyektif, mendidik dan mengambil tindakan untuk memberdayakan individu dan membantu negara-negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Kami adalah bagian dari Sekretariat PBB dengan kantor pusat kami di Jenewa. Prioritas Kantor diatur dalam dua dokumen strategis kunci: Rencana Aksi OHCHR dan yang OHCHR Rencana Pengelolaan 2.012-2.013 . Prioritas ini termasuk keterlibatan negara yang lebih besar, bekerja sama dengan mitra kami di tingkat negara dan lokal, dalam rangka untuk memastikan bahwa standar HAM internasional yang dilaksanakan di lapangan, peran kepemimpinan yang lebih kuat untuk Komisaris Tinggi, dan kemitraan yang lebih erat dengan masyarakat sipil dan badan-badan PBB.

PBB hak asasi manusia sistem

Kami juga mendukung kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mekanisme hak asasi manusia, seperti Dewan Hak Asasi Manusia dan badan-badan perjanjian inti dibentuk untuk memantau kepatuhan Negara Pihak 'dengan perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, mempromosikan hak untuk berkembang, koordinat HAM PBB pendidikan dan kegiatan informasi publik, dan memperkuat hak asasi manusia di seluruh sistem PBB. Kami bekerja untuk memastikan penegakan norma-norma yang diakui secara universal hak asasi manusia, termasuk melalui promosi baik ratifikasi universal dan pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia utama dan menghormati aturan hukum.

Struktur kami

Kami memiliki kantor di markas besar PBB di New York dan kantor di berbagai negara dan wilayah. Selain Kantor Eksekutif Komisaris Tinggi dan jumlah unit yang melapor ke Wakil Komisaris Tinggi, OHCHR memiliki dua divisi utama dan empat cabang.
Untuk melaksanakan mandat yang komprehensif kami, kami mempekerjakan lebih dari 850 staf (update terakhir pada bulan April 2007), yang berbasis di Jenewa dan New York dan di 11 kantor negara dan tujuh kantor regional di seluruh dunia, termasuk tenaga kerja dari beberapa 240 petugas hak asasi manusia internasional yang melayani dalam misi perdamaian PBB. Kami didanai dari PBB anggaran rutin dan dari sumbangan sukarela dari negara-negara anggota, organisasi antar pemerintah, yayasan dan individu.

 Hubungi kami

 Pertanyaan Umum:
Telepon: +41 22 917 9220
E-mail: InfoDesk@ohchr.org
Daftar kontak
 

Selengkapnya

BELAJAR DARI REVOLUSI PERANCIS

REVOLUSI PERANCIS ( 1787 )

Bendera Perancis

Revolusi perancis adalah proses perubahan yang terjadi di bidang pemerintahan atau ketatanegaraan dan kemasyarakatan.

Pada waktu terjadi revolusi perancis, pemerintahan di Perancis di bahwa kekuasaan raja yang bernama Louis IV.

Sebab-sebab terjadi revolusi perancis  ini tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa-peristiwa baik yang terjadi di dalam negeri perancis sendiri maupun di luar negeri revolusi yang terjadi di Amerika.

Sebab-sebab terjadinya revolusi perancis antara lain :

1.    adanya pemborosan dalam penggunaan keuang Negara yang dilakukan oleh raja danbangsawan untuk kepentingan dan kesenangan pribadi.

2.    adanya pertentangan antara raja denganbangsawan dalam hal pajak.

3.    Adanya pengaruh dari luar. Yaitu keberhasilan revolusi rakyat amerika untuk menentan ke tidakadilan dan penindasan oleh penjajahan Inggris.

Revolusi perancis yang ditandai dengan peristiwa penyerbuan ke penjara Bastille nampaknya makin meluas.  Rakyat marah dan membakar istana para bangsawan yang dianggap setia pada Raja.

Semboyang revolusi Perancis yang berbunyi “ Liberte, Egalite, Fraternite” yang berarti “Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan”

Kebebasan, merupakan suatu asas yang menjadi ciri kehidupan masyarakat yang menghendaki adanya kebebasan dan kemerdakan.

Persamaan, adanya suatu asas yang tidak membedabedakan warga.

Persaudaraan, suatu asas mendasari persatuan kebebasan atau nasionalisme.

Selengkapnya

PENGERTIAN REFERENDUM

PENGERTIAN REFERENDUM

Kata Referendum atau Plebisit berasal dari bahasa Latin yaitu

plebiscita yang berarti pemilihan langsung, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih atau menolak suatu

tawaran/usulan. Di Indonesia sering disebut Jajak Pendapat sedangkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) disebut Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination).  

CONTOH REFERENDUM

  Pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian di Gedung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York Amerika Serikat mengenai Proses Peralihan Administrasi Pemerintahan West Papua dan Pengaturan mengenai Proses Referendum tahun 1969. Dalam Perjanjian tersebut, di mana dalam pasal 18 menyetakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan pepera dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas.  

PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962 

Perjanjian ini muncul akibat adanya dukungan Persenjataan Rusia kepada Pemerintah Indonesia melalui Politik President Soekarno untuk menolak Hak Pen- duduk Pribumi Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri yang dibersiapkan Kerajaan Belanda. Akibatnya Badan Inteligen Amerika (CIA) mengutus Mr. Elsworth Bunker untuk berunding dengan Soekarno dan Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Lun untuk mencari solusi agar Indonesia bisa memberhen- tikkan Partai Komunisnya dan Persenjataan Militernya dari Rusia. Usul Soekarno yaitu agar Belanda segera menyerahkan Administrasi Negara Papua Barat kepada Indonesia sedangkan usul DR. Joseph Lun yaitu Indonesia harus bersedia memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri kepada Rakyat Pribumi Papua. Selanjutnya Bunker membuat suatu Rancangan yang dikenal dengan nama USULAN/RANCANGAN Bunker yang dimuat dalam Surat Rahasia Presiden Amerika J. F. Kennedy yang berbunyi “Bapak Ellsworth Bunker, yang telah melakukan tugas moderator dalam pembicaraan rahasia antara Belanda dan Indo- nesia, telah menyiapkan formula yang akan mengiz- inkan Belanda untuk menghidupkan kontrol adminis- tratif di wilayah ke PBB administrator. PBB, pada gilirannya, akan melepaskan kontrol ke Indonesia dalam periode tertentu. Perjanjian ini akan mencakup ketentuan-ketentuan di mana orang Papua, dalam pe- riode tertentu, akan diberikan hak penentuan nasib sendiri. PBB akan terlibat dalam persiapan untuk pe- laksanaan penentuan nasib sendiri”. Soekarno telah memainkan perananya untuk men dukung Blok Timur pada era Perang Dingin walaupun Politik Luar Negeri Indonesia yang Katanya Politik Bebas Aktiv sehingga tidak mendukung Blok Timur (Rusia yang berpaham Komunis) atau pun Blok Barat (Amerika dan Sekutunya).

Add caption

 

Elsworth Bunker

Politik taktik liciknya inilah sehingga menyebabkan John. F. Kennedy ditekan oleh Staf Dewan Keamanan Nasional Amerika Mr. Roberth Jhonson melalui Asisten Pribadinya Mr. Bundi pada tanggal 18 Desember 1961. Kemudian tekanan berdatangan lagi pada tanggal 20 Maret 1962 dari CIA, the Departments of State, Defence, the Army, the Navy, the Air Force, the Joint Staff, and NSA, dan kemudian ditunjuk Mr. Elsworth Bunker sebagai Mediator (Penengah) antara Indonesia dan Belanda. Surat Gabungan dari berbagai Institusi Pemerintah Amerika ini, sehingga President John. F. Kennedy menyuruh adiknya Roberth Kennedy untuk ke Jakarta terima bayaran dari Soekarno kemudian pada tanggal 2 April 1962 President John. F. Kennedy mengeluarkan surat Rahasia untuk menekan Perdana Menteri Belanda Mr. De Quai di Den Haag agar menerima usulan yang dirancang oleh Elwosrth Bunker. Elsworth Bunker adalah salah seorang Diplomat Amerika yang Sukses memerangi Komunis di berba- gai penjuru bumi, beliau terakhir menjabat sebagai Pensiunan Duta Besar Amerika di India.  Akibat dari campur tangan dan kepentingan Amerika atas Papua maka Amerika wajib mengeksploitasi hasil Bumi Papua seperti atas Papua maka Amerika wajib mengeksploitasi hasil Bumi Papua seperti apa yang kita saksikan dalam cam- pur tangan mereka pada saat proses Referendum tahun 1969 di Papua yang di sebut PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) atau Act of Free Choice (Pemilihan Bebas).

Foto Bersama Penanda Tanganan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Dari kiri ke kanan: Soebandrio (Wakil Indonesia), SEKJEN PBB Uthant, DR. Van Royen (Wakil Belanda), Elsworth Bunker (Mediator), Schurman (Delegasi Belanda).

   

PENYERAHAN ADMINISTRASI 

Proses penyerahan Administrasi Pemerintahan Papua Barat dari Kerajaan Belanda kepada suatu Badan Per- wakilan Sementara PBB yaitu UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) dimulai pada tanggal 1 Oktober 1962. Pada masa Pemerintahan UNTEA, telah diadakan uji coba Jajak Pendapat di Merauke dan ternyata hasilnya 100% menolak Indonesia. Akibatnya Soekarno membabi buta untuk menekan PBB sehingga melahirkan suatu perundingan Rahasia antara Amerika, Belanda dan Indonesia di Roma (Ibu Kota Italy). UNTEA hanya memimpin negeri Papua dalam kurun waktu singkat yaitu selama 6 bulan saja akibat kedatangan militer Indonesia yang semakin hari semakin banyak dan memaksa masyarakat Pribumi Papua untuk menekan PBB segera keluar dari Papua dan Menolak PEPERA tahun 1969. Kegiatan yang disebut Gerakkan Merah Putih ini sehingga PBB harus menyerahkan Administrasi Wilayah ini kepada Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1963 (Sesuai Perjanjian Roma yang ditanda tangani tanggal 30 September 1962 di Ibu Kota Italy). Berikut adalah isi dari perjanjian Roma yang ditanda-tangani secara Rahasia oleh tiga Negara yaitu Amerika, Belanda, dan Indonesia antara lain: Referendum atau Pemilihan Bebas yang direncanakan tahun 1969 dalam perjanjian New York Agustus 1962 dibatalkan atau dihapuskan saja tetapi pada ayat berikutnya menjelaskan bahwa Indonesia mengurusi Administrasi Papua hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai dari 1 Mei 1963. Laporan hasil akhir PEPERA diterima di muka Sidang Umum Tanpa Ada Perdebatan. Amerika Wajib Menanam Saham di Papua un- tuk mengeksploitasi Kekayaan alam guna pembangunan daerah Papua. Dan Amerika akan memberikan dana Pembangunan sebesar  US. $.30 Juta untuk Pembangunan selama 25 tahun (Dana ini disebut NKRI tahun 1960an Dana FUNDWI). Dan Amerika akan memberikan Dana lewat Bank Dunia untuk membantu Indonesia mengirim Transmigrasi ke Papua mulai tahun 1977 (Transmigrasi pertama ke Timika setelah pembukaan PT. Freeport tahun 1976).  

PERSIAPAN REFERENDUM 

Untuk memenangkan Proses Referendum tahun 1969, maka Pemerintah NKRI mengambil langkah Operasi Militer untuk membasmi seluruh Perlawanan Rakyat Pribumi Papua yang menentang NKRI. Awalnya dimulai dengan Operasi Tumpas tahun 1964-1968 oleh Kartidjo dan Bintoro kemudian Operasi Khusus oleh Ali Murtopo untuk merekrut seluruh Tokoh Masyarakat, Agama, ORMAS, dll serta menampung di suatu penampungan khusus yang dijaga ketat sehingga tidak ada komunikasi dengan keluarga mereka. Terben- tuknya Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) di Jayapura tanpa ada Konsultasi dengan Dewan-Dewan seluruh Papua sesuai Perjanjian New York Pasal 18. Pembatasan jumlah Peserta Jajak Pendapat menjadi 1026 orang yang terdiri dari Penduduk Pribumi dan Non Pribumi Papua adalah kekuasaan NKRI karena telah diatur dalam Perjanjian Roma. Akibatnya, banyak Rakyat Pribumi emosi dan ingin berontak tetapi tak berdaya karena tak ada pasukan Perdamaian Inter- nasional pada saat Persiapan maupun Pelaksanaan PEPERA tahun 1969. Dari hal ini terlihat jelas bahwa NKRI dan PBB telah melanggar Pasal 18 dari Perjanjian yang ditanda-tangani di gedung PBB tanpa meli- batkan Orang Papua sebagai Pemilik Wilayah tersebut.         

Peserta PEPERA di Fakfak

KESIMPULAN

2.   Pepera 1969 Tidak melalui Aturan Jelas.

3.  Rakya Papua Minta Negara Indonesian dan PBB Untuk Mengakui Kedaulatan Negara Papua Barat.

Selengkapnya

BELAJAR DARI REVOLUSI AMERIKA

REVOLUSI AMERIKA (1776)

Bendera AS

 Amerika merupakan koloni inggris

Pada masa lalu di Eropa ada 2 bangsa yang selalu berebut kekuasaan yaitu Inggris dan Perancis. Kedua ini dikenal sebagai Kolonisator.  Mereka saling memperebutkan tanah jajahan, baik di India maupun di Amerika.

Inggris sebagai Negara penjajahan berpendapatbahwatanah jajahan adalah sepenuhnya untuk kepentingan negeri penjajahan.  Maka Inggris menetapkan beberapa mcam pajak misalnya pajak atas prangko, pajak atas teh, dan lain-lain.  Rakyak amerika bersedia membayar pajak tersebut dengan syarat, mereka diberi perwakilan dalam parlemen di London.  Tetapi oleh raja inggris pada saat itu, yaitu George III, permintaan rakyat Amerika tersebut ditolak. Karena masing-masing pihak tidak ada persetujuan, maka terjadi ketegangan dan kerusuhan.  Akhirnya Amerika memberontak terhadap penguasa Inggris.

Karena rakyat Amerika tidak ingin terus menerus dijajah bangsa lain, yang menyebabkan rakyat Amerika menderita sengsara, maka pada tanggal 4 Juni 1776 para pemimpin Amerika yang memakili 13 negara bagian berkumpul di Philadelphia lalu memproklamasikan kemerdekaannya. Naskah “ Declaration of Independence” ( Pernyataan Kemerdekaan ) disusun oleh Thomas Jefferson.

Di dalam naskah dijamin hak rakyat Amerika untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan demikian lahirnya pernyataan Kemerdekaan itu merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang pada dasarnya kebebasan suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri.

Maka pada tanggal 4 Juli merupakan hari bersejarah bagi rakyat Amerika. Oleh karena itu rakyat Amerika memperingati hari kemerdekaannya pada tiap tanggal 4 Juli.
(Sumber : Buku Sejarah Kelas 2 SMP hal. 14 )

Selengkapnya

1 Juli, Bendera Papua Merdeka Berkibar di Jayapura1 Juli, Bendera Papua Merdeka Berkibar di Jayapura

Organisasi Papua Merdeka 1 Juli sebagai hari kemerdekaannya.

Bendera Bintang Kejora ditemukan berkibar di Kecamatan Jayapura Selatan, Papua pada Minggu sekitar pukul 05.45 WIT.

Kabid humas Polda Papua Kombes Yohannes Nugroho mengatakan bendera yang ditemukan itu dikibarkan pada sepotong kayu yang ditancapkan di belakang salah satu hotel di Distrik Jayapura Selatan

"Begitu dilaporkan, tim langsung ke TKP dan menurunkan bendera tersebut," aku Kombes Yohannes.

Ketika ditanya tentang bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di kawasan bumi perkemahan (buper) Waena, Yohannes mengaku belum laporan.

Kelompok separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) mengklaim 1 Juli sebagai hari kemerdekaannya dan melakukan berbagai kegiatan termasuk mengibarkan Bintang Kejora.

Penulis: Antara/ Murizal Hamzah

Selengkapnya

DASAR DASAR PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

KENAPA ORANG PAPUA INGIN MERDEKA......????

BENDERA BINTANG KEJORA

Ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan,

• Apa yang Rakya Papau Inginkan..?
• Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
• Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?
• Kapan mereka mau berhenti berjuang?

 Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

1. hak

2. budaya

3. latarbelakang sejarah

4. realitas sekarang

1. Hak

Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.

»All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development - Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«

(International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1). Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State - Bangsa digunakan dalam arti Rakyat (Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1). Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning Nationalities or Peoples).

Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to self-determination.

External right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara Indonesia. External right to self-determination, or rather self-determination of nationalities, is the right of every nation to build its own state or decide whether or not it will join another state, partly or wholly (Roethof 1951:46) - Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1). Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya.

 2. Budaya

Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain.

Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas.

3. Latarbelakang Sejarah

Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai

berikut:

Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).

Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref).

Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.

4. Realitas Sekarang

Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan) menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.

Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua New Guinea dan empat pemuda.  Memasuki kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat.

Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14 Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat (Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14 Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang. Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996. Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret). Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai. Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli). Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak, Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani proses pengadilan. Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998 terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada ABRI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli 1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini. Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Dan terakhir Kasus Penembakan AKTIVIS PERJUANGAN PAPUA ( MAKO MUSA TABUNI ) Oleh Aparat gabungan NKRI. Rakyat Papua Barat menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan menang suatu ketika!).

Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Jepang

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika«.

--------------------------------------------------------------------------------

Tulisan di atas dipetik dari diktat berjudul Karkara karangan Ottis Simopiaref. Ottis Simopiaref lahir tahun 1953 di Biak, Papua Barat dan sedang berdomisi di Belanda sejak 14 Maret 1984 setelah bersama tiga temannya lari dan meminta suaka politik di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tanggal 28 Februari 1984.

--------------------------------------------------------------------------------

Selengkapnya

Ketua I KNPB, Mako Tabuni

Selamat Tinggal Kawan, Selamat Jalan Kawan

Kenanglah Aku walau untuk sekejap Saja. 

Hanya kebaikanmu yang selalu membuatku kuat sahabat

 Aku akan selalu mengingatmu walau Kau Telah Tiada. 

Tiada kata yang indah untukMu,  kecuali Ucapanku Selamat Jalan Sang MUSA Bangsa PAPUA

 ( Sekjen I KNPB Mako Tabuni )

Atas Perjuanganmu dan Jasamu selama ini.

Selamat Jalan  kawan.

Ketua I KNPB, Mako Tabuni, Saat Melakukan Jump Pres

Ketua I KNPB, Mako Tabuni, Saat Melakukan Jump Pres

Ketua I KNPB, Mako Tabuni  Saat Melakukan Aksi Horasi Politik Papua Merdeka

Ketua I KNPB, Mako Tabuni  telah ditembak mati oleh aparat kepolisian 

Selengkapnya

Polisi tembak mati Pimpinan Komite Nasional Papua Barat

Wakil Ketua, Komite Nasional Papua Barat, KNPB, Mako Tabuni ditembak aparat Kepolisian di Perumnas Tiga Waena, Distrik Heram Kelurahan Yabansai sekitar lima kilometre dari kota Abepura tadi pagi (14/06).

Mako Tabuni ( Sekjen KNPB )

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam Papua menyebut penembakan itu terjadi saat Mako Tabuni bersama beberapa orang lainnya keluar dari salah satu rumah di Perumnas.

Koordinator Elsam Papua, Ferry Marisan memastikan informasi itu diperoleh langsung dari saksi mata di lokasi penembakan.

“Menurut saksi mata, Mako Tabuni keluar dari rumah dan lorong, tapi belum sampai jalan utama lalu langsung disergap dan langsung ditembak di punggungnya dan mati ditempat.” Ungkap Ferry.

Identitas dan peristiwa penembakan Mako Tabuni dibenarkan oleh seorang anggota KNPB, Jeffri Tabuni  yang dihubungi Radio Australia.

Dia juga menceritakan reaksi dari sejumlah anggota KNPB  yang merespon langsung dengan melakukan sejumlah pembakaran kendaraan disekitar lokasi.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Paulus Waterpau saat dihubungi melalui telfon genggamnya tidak bersedia dikonfirmasi mengenai peristiwa itu.

Namun Kepala Kepolisian Indonesia, Timur Pradopo kepada media di Istrana Negara, Jakarta, menyatakan Mako ditembak akibat hendak merampas senjata aparat.

Kepolisian kini berjaga jaga di kota Abepura  dan lokasi kejadian untuk mengantisipasi agar kerusuhan tidak berlanjut.

Sumber berita : http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-06-14/polisi-tembak-mati-pimpinan-komite-nasional-papua-barat/960890

Selengkapnya