Pemekaran Meluaskan Medan Korupsi

Francis Kati yang menulis di website Uncen (6/12/2007) pemekaran kabupaten-kabupaten baru di Tanah Papua adalah impian para koruptor dan calon koruptor. Menurut saya, kesimpulan ini tidak hanya berlaku bagi pemekaran kabupaten tetapi juga pemekaran provinsi. Perlu ditambahkan pula bahwa para pelopor pemekaran ini adalah elit-elit lokal yang menggunakan koneksinya dengan elit-elit di Jakarta dan memanipulasi massa setempat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaannya.

Coba simak siapa para pelopor pemekaran-pemekaran ini. Pada kasus Irian Jaya Barat, elite lokal itu adalah Bram Ataruri dan Jimmy Idjie yang memiliki hubungan dekat dengan elite PDIP dan Kepala BIN waktu itu yaitu Hendropriyono. Calon provinsi Papua Tengah dimotori oleh beberapa pejabat pemkab dan Bupati Nabire sendiri Drs. Anselmus Petrus Youw yang masa jabatannya akan berakhir (Cepos, 17/1/2007). Papua Barat Daya dimotori oleh mantan Sekda Papua yang pernah gagal menjadi gubernur pemekaran Irian Jaya Tengah Dortheus Asmuruf, mantan aktivis Presidium Dewan Papua (PDP) Don Flassy, ​​dan David Obaidiri (Cepos, 15/1/2007). Papua Selatan dimotori oleh Bupati Merauke dua periode John G. Gebze yang masa jabatannya juga akan berakhir. 

Dalam upaya memperoleh dukungan publik, alasan utama para pelopor pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Pada kenyataannya tujuan pelayanan publik itu tidak pernah diperhatikan. Yang terjadi seperti kata Francis Kati yakni memperpendek rentang kendali korupsi, atau dengan kata lain meluaskan medan dan kemudahan korupsi.

Dengan membuat provinsi dan kabupaten baru, peluang baru jabatan gubernur bagi bupati-bupati yang sudah habis masa jabatannya terbuka. Dengan kabupaten-kabupaten baru para elit lokal Papua memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Peluang untuk menjadi anggota DPR provinsi dan kabupaten serta peluang menduduki jabatan-jabatan seperti kepala dinas, kepala biro dan kepala bagian juga terbuka. Bagi para anggota, pemekaran membuka peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Bagi aparat, keamanan ada peluang untuk membuat struktur teritorial semacam Kodim baru, Polda baru, atau Polres baru.

Pemekaran tentunya menciptakan proyek-proyek infrastruktur: gedung-gedung kantor dan fasilitas pemerintah lainnya. Semua ini adalah proyek yang dinantikan karena peluang korupsi terbuka lebar. Akibat logistiknya, sebagian besar anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat malahan untuk pembangunan fasilitas provinsi dan kabupaten yang baru. Dalam jangka pendek, anggaran pelayanan publik pasti akan terserap ke sana.

Produk dari pemekaran adalah tumbuhnya rumah mewah yang tersebar di kota-kota di tanah Papua dan bahkan di luar Papua yang merupakan milik para pejabat Papua dari provinsi dan kabupaten lama maupun yang baru hasil pemekaran. Mobil-mobil mewah edisi terbaru yang memenuhi jalan-jalan di Jayapura adalah juga milik pejabat pejabat baru itu. Korupsi di Papua dilakukan dengan sangat kasar dan terlalu mudah untuk membongkarnya bagi KPK. Hanya saja belum ada langkah signifikan ke arah sana.

Pemekaran hasilnya sangat merugikan masyarakat. Tetapi para pejabat Papua sangat pandai dalam membagi sebagian hasil korupsinya terutama pada konstituennya yang biasanya berasal dari suku atau klennya. Orang-orang yang mendapatkan bagian korupsi inilah yang siap untuk berdemo ke Jakarta atau ke Jayapura mengatasnamakan masyarakatnya. Dalam kekuasaannya, sebagian besar pejabat di Papua lebih bertindak sebagai orang besar atau kepala suku dalam pengertian daripada berperilaku sebagai pejabat modern. Uang negara disalahgunakan untuk diri sendiri dan menjaga loyalitas konstituennya (McGibbon, 2004).

Pemekaran juga mempertajam segregasi etnis di kelas orang asli Papua. Banyak proposal kabupaten baru yang dibuat oleh individu-individu dari kelompok suku atau etnis yang kalah bersaing di provinsi atau kabupaten yang lama. Dengan pemekaran persaingan ketat tidak diperlukan lagi karena biasanya kabupaten baru diisi oleh elit-elit lokalnya sendiri dan tertutup bagi kelompok etnis Papua lainnya. Bahkan di tingkat distrik pun permusuhan tradisional antarklen juga mendorong pemekaran distrik baru. Jika diberi peluang terus, fragmentasi di kalangan orang asli Papua akan semakin menguat seiring dengan berkembangbiaknya pemekaran.

Sementara elit Papua disibukkan oleh jabatan baru dan uang korupsi, pelayanan publik terabaikan. Yang tidak banyak disadari adalah bahwa peluang dominasi pendatang juga semakin besar. Sektor produksi, perdagangan dan jasa di daerah pemekaran pasti hanya dapat diisi oleh para pendatang yang lebih siap. Pos-pos pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian segera dikuasai oleh pendatang. Banyak orang asli Papua, baik para elitnya maupun masyarakatnya, kecuali menjarah uang negara, pasti tidak akan diuntungkan dalam situasi seperti ini.

Di dalam pemekaran tidak ada obsesi pembangunan dalam arti sebenarnya. Para pejabat Papua pernah mengatakan bahwa uang negara yang dijarah tidak akan habis, seperti halnya persediaan sagu di hutan atau ikan di laut. Di dalam pemekaran ini tidak ada obsesi perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Jika anda membiarkan pemekaran terus berlangsung, cita-cita untuk menyejahterakan orang asli Papua. Yang terjadi hanyalah elit Papua dengan sesama orang asli Papua. Sementara itu peluang untuk maju dan bertahan dalam jangka menengah dan panjang tetap di tangan pendatang.

Sumber.Artikelmuridanpapua

Selengkapnya

13 AKAR KONFLIK PAPUA-INDONESIA

Persoalan Papua itu kompleks, rumit dan sulit, serta berat dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan pemekaran, moncong senjata dan kesejahteraan. Kompleksitas, Kerumitan, dan kesulitan ini bisa dicari solusi yang bermartabat dan adil serta damai, kalau kita semua mengerti  13 akar persoalan Papua, yaitu : Rasisme, fasisme, kolonialisme, militerisme, imperialisme, kapitalisme, ketidakadilan, pelanggaran HAM, genosida, ekosida, marginalisasi, diskriminasi, status politik/sejarah penggabungan Papua ke wilayah Indonesia. 

Penyelesaian 13 akar soal ini harus inklusif,yaitu PBB, Amerika, Belanda, Indonesia dan Papua duduk bersama-sama. Karena, rakyat Papua korban karena konspirasi politik demi kepentingan sumber daya alam di Papua. 

Jadi, Negara tidak boleh bersembunyi dibalik mitos-mitos, stigma  dan label: OPM, KKB, Separatis, Makar, Teroris." 

(Gembala Dr. A.G.Socratez Yoman,MA). Ita Wakhu Purom, Minggu, 6 Maret 2022.

Selengkapnya

MAHATMA GANDHI: SAYA TIDAK HARUS MENJADI ORANG KRISTEN TETAPI SAYA MELAKSANAKAN AJARAN DAN PERKATAAN YESUS UNTUK KEMERDEKAAN BANGSA INDIA

Artikel Teladan dan Inspirasi Tokoh

• Oleh 

Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA

Mahatma Gandhi bukan orang Kristen. Gandhi juga mengatakan saya tidak harus menjadi orang Kristen. Mahatma mengatakan bahwa walaupun saya bukan orang Kristen dan tidak percaya Yesus Kristus, saya mau melaksanakan pengajaran dan perkataan Yesus. Mahatma memegang dan menjadikan pijakannya apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan katakan. "Bukan setiap orang yang berkata kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga" (Matius 7:21). Gandhi mengatakan: "Yesus Kristus dicobai Iblis tiga kali di padang gurun dan Yesus tidak kompromi dengan Iblis dan Yesus menang dan Iblis kalah." Sama seperti Yesus tidak kompromi dengan Iblis, maka saya juga tidak akan kompromi dengan kekuasaan Kerajaan Inggris yang menduduki dan menjajah bangsa saya. Saya dengan rakyat India melawan kekuasaan Kerajaan Inggris sampai rakyat India benar-benar merdeka dan bebas di atas tanah leluhur mereka. Gandhi mengatakan, Kerajaan Inggris mempunyai kekuasaan. Mereka mempunyai pusakan tentara lengkap dengan pesawat tempur, kapal perang, tank-tank dan didukung dengan keuangan. Mahatma mengatakan. Saya mempunyai perlengkapan perang melebihi dan melampaui apa yang dimiliki Kerajaan Inggris. Saya memiliki kekuatan senjata yang mampu dan sanggup melumpuhkan dan menghancurkan serta membungkan mulut kekuasaan Kerajaan Inggris. Saya yakin Kerajaan Inggris pasti kalah dalam perang. Saya dengan rakyat India pasti menang. Karena kekuatan senjata yang saya miliki tidak ada pada kekuasaan Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris tidak mampu membeli kekuatan senjata yang saya miliki walapun mereka mempunyai banyak uang. Gandhi mengatakan: Kekuatan senjata saya dan rakyat India untuk mengalahkan kekuasaan Kerajaan Inggris ialah perjuangan dengan jalan DAMAI. Seperti Yesus mengalahkan kuasa Iblis dan kuasa dosa dengan jalan DAMAI. Karena itu, saya tidak menjadi orang Kristen, tetapi saya melaksanakan ajaran dan perkataan Yesus. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah" (Matius 5:9). Mahadma Gandhi percaya bahwa perjuangan dengan jalan DAMAI tidak mengorbankan rakyat India dan juga tidak mengorbankan serdadu-serdadu Inggris. Pada 30 Mei 2020 saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan Untuk Seluruh Rakyat Papua. Siapa yang mendapat keuntungan besar ketika para pejuang West Papua Merdeka berjuang dengan jalan menggunakan kekerasan senjata/perang? 1. Rakyat dan bangsa West Papua. 2. Pemerintah Indonesia TNI-Polri Penulis mendapat beberapa jawaban pertanyaan saya. Terima kasih saya telah mendapat jawaban dari beberapa orang. Jawaban mereka sebagai berikut: "Jawabannya Nomor 2. Pemerintah Indonesia TNI-POLRI mendapat keuntungan besar. Kalau jalan kekerasan digunakan." "Nomor 2. Akan terjadi penambahan pasukan TNI-Polri di Papua. Mereka dapat banyak keuntungan. Kebanyakan rakyat menjadi korban. Dunia internasional tidak akan mendukung perjuangan dengan kekerasan." "Nomor 2. Kekerasan itu milik Indonesia. TNI-Polri senang kekerasan di Papua. Kekerasan Timor Leste dan Aceh sudah berhenti. Papua daerah kekerasan militer." "Nomor 2, karena kekerasan rakyat banyak mati. Internasional tidak dukung kita. Internasional sangat kekerasan. ULMWP sudah berjuang dengan jalan damai." "Nomor 2 karena Dewan Gereja Dunia sudah dukung ULMWP karena berjuang jalan damai. Pasti gereja tidak senang dan tolak kekerasan." "Nomor 2, saya pikir dulu waktu John Rumbiak sudah ketemu Jenderal Kelly Kwalik, Jenderal Yustinus Murip, Jenderal Goliat Tabuni dan juga Jenderal Yoweni untuk berjuang dengan jalan damai. Saya pikir Pak Yoman tahu proses itu. Kita tiap hari hari diskusi di kantor ELSHAM Padang Bulan. Kita perlu cek pernyataan itu." Penulis juga ajukan pertanyaan kepada para pejuang keadilan, perdamaian, martabat manusia dan penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa West Papua. Apakah Anda mengambil teladan atau contoh perjuangan Mahatma Gandhi? Jalan mana yang tepat supaya tidak korbankan rakyat dan korbankan pihak musuh seperti yang ditempuh Mahatma Gandhi? Mahadma Gandhi juga menerapkan pesan Yesus. Mencari jalan yang tepat dengan menebarkan jalan di tempat yang tepat untuk membebaskan bangsanya dari kolonial Kerajaan Inggris. "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu memperoleh" (Yohanes 21: 6). Apa artinya dari pesan Firman Tuhan ini? Tuhan Yesus sampaikan mengubah pola dan strategi perjuangan Papua Barat merdeka sesuai dengan perubahan dan perkembangan era. Sekarang era moderen, era digital, era teknologi, era medsos. Karena itu, tebarkanlah jala ke arah yang baru, strategi yang baru dengan inovasi yang baru, kreativitas yang baru, dan harus tinggalkan gaya dan pola primitif, kuno dan usang. Mahatma Gandhi telah mengajarkan kepada para pejuang Papua Barat. "Saya tidak harus menjadi orang Kristen tetapi saya melaksanakan ajaran dan perkataan Yesus, yaitu berjuang dengan jalan DAMAI, DAMAI, DAMAI sampai India merdeka bukan kekerasan. Sesungguhnya cukup banyak senjata ampuh yang dimiliki para pejuang, sebut saja seperti: RASISME, pelanggaran berat ham, sejarah pepera 1969 yg tidak demokratis, perampasan tanah, kegagalan otsus, marjinalisasi (peminggiran) penduduk asli Papua, perampasan hak politik dalam legislatif dan tahanan politik, tahanan rasisme dan masih banyak. Semuanya dapat diperjuangkan dengan jalan DAMAI. Anda pasti menang dan kalahkan musuh. Lahirnya Kesadaran Mohandas Mahatma Gandhi John McCain bersama Mark Salter dalam buku berjudul: "Karakter-Karakter yang Menggugah Dunia" dengan sangat indah mengabadikan pengalaman Moh.Gandhi, bapak dari rakyat & bangsa India. Gandhi berpendidikan hukum di London dan berprofesi menjadi penasihat hukum. Kembali ke India dari London, Inggris dan dari India Gandhi ke Durban Afrika Selatan menjadi Penasihat hukum/Pengacara. Penguasa Apartheid menamakan orang-orang India di Afrika Selatan dengan sebut "coolie" atau "Sami" artinya pelayan atau pesuruh. Untuk pertama kalinya, Gandhi menjadi penasihat hukum/pembela Abdullah Seth. Dalam ruang persidangan Gandhi diminta lepaskan turban/tutup kepala Indianya. Ia marah dan tinggalkan ruang sidang. Ia mau melepaskannya tapi Abdullah nasihati dia jangan melepaskannya. Kalau dilepaskan berarti ia akan mengecilkan hati orang India di Afrika Selatan. Gandhi berbicara di koran Durban dan mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan hak untuk berbusana sesuai kebiasaan di negerinya dan bangsanya menggunakan turban. Masalah ini dibahas banyak koran di Durban dan seluruh Afrika Selatan. Penguasa Apartheid menghina Gandhi dengan julukan: " Tamu yang tidak diharapkan dan Penasihat kelas coolie." Beberapa hari kemudian Abdullah Seth mengirim Gandhi ke Pretoria dengan tiket kereta api kelas utama. Seorang penumpang kulit putih yang memasuki gerbong kelas utama merasa gusar dan marah menemukan seorang coolie berbusana Inggris duduk nyaman bersama orang Eropa. Orang kulit putih ini mengajukan protes kepada kondektur, dan Gandhi segera dipindahkan ke gerbong kelas tiga. Gandhi menolak. Ia diusir dan barang-barangnya disita dan ditinggalkan kedinginan yang luar biasa di malam musim dingin di ruang tunggu stasiun kerepa api. Besoknya ia naik kereta yang lain dengan lancar. Tapi dalam perjalanannya ia dihina lebih parah. Gandhi disuruh pindah ke gerbong sebelah pengemudi. Ia menurut dan tidak mau diturunkan lagi. Kondektur marah besar dan memukul dan mencederai dengan serius jika penumpang lain tak melerai dan boleh duduk bersama mereka. "Gandhi mengalami penghinaan... selama tinggal di Afrika Selatan. Dalam beberapa minggu saja, ia menemukan bahwa orang Eropa abad ke-19 menganut hierarki ras, bahwa mereka ada di atas dan orang kulit berwarna di bawah. Perjalanan ke Pretoria melahirkan perubahan besar dalam dirinya. Lenyap sudah rasa malu. Lenyap sudah rasa tak peduli. Lenyap sudah kenaifan tentang cara kerja dunia. Lenyap sudah ambisi pribadi sederhana untuk hidup pantas bagi keluarganya dan profesi terhormat. Lenyap sudah kebanggaan akan keangkuhan sendiri, digantikan martabat dan kukuh dan penghormatan akan martabat setiap manusia, teman maupun musuh, tak lebih besar atau kecil daripada penghormatan pada martabatnya sendiri. Inilah yang sungguh-sungguh menjadikannya sebagai Mahatma. Kelak ia memandang penghinaan itu dengan rasa syukur, karena semua merupakan petunjuk baginya. Ia menganggap itu sebagai titik balik kehidupannya. Jadi, Tuhan meletakkan batu landasan hidup saya di Afrika Selatan, tulisnya." (2002: hal 16,17). 

Doa dan harapan penulis, artikel pendek ini berguna untuk para pembaca. Ita Wakhu Purom, Minggu, 31 Mei 2020 Penulis: 1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua; 2. Anggota Dewan Gereja Papua (DGP). Kontak: 08124888458

Selengkapnya

PAPUA ADALAH LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH DI DALAM TUBUH BANGSA INDONESIA

 Artikel Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman Kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, marginalisasi, pelanggaran berat HAM, genosida (genocide), sejarah Pepera 1969 yang cacat hukum, moral dan tidak demokratis yang dimenangkan ABRI (kini: TNI) dengan moncong senjata adalah sumber sejarah konflik kekerasan Negara  yang terlama/terpanjang di Asia yang menyebabkan wilayah Papua menjadi luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia. 

Sumber luka membusuk dan bernanah ini selalu dibalut atau disembunyikan dengan mitos-mitos, stigma dan label yang diproduksi oleh penguasa kolonial firaun modern Indonesia yang menduduki dan menindas rakyat dan bangsa Papua Barat sejak 1 Mei 1963. Mitos-mitos, stigma dan label yang diproduksi dan digunakan negara seperti: separatis, makar, opm, kkb, dan teroris. 

Presisen Ir. Joko Widodo tidak berdaya (powerless) karena berada dibawah sayap atau ketiak, bahkan punggung militer dalam kepemimpin periode pertama dan periode kedua. Kesan penulis, Jokowi pelindung dan pemelihara para militer di tangannya berdarah-darah atau pelaku kejahatan kemanusiaan ( crime against humanity) yang menikmati impunitas. 

Dengan tepat Theo van den broek mengatakan: 

"...suara yang begitu terang untuk meminta perubahan pendekatan dalam menagani persoalan Papua, dari pendekatan keamanan ke pendekatan dialog, tidak didengar oleh pemerintahan di Jakarta. Bahkan, Presiden Jokowi semakin bergerak ke belakang dan perlahan-lahan keluar dari kerumitan persoalan Papua, sedangkan panggung semakin diduduki oleh pensiunan militer: Moeldoko, Ryamizard, Henropriyono, Prabowo, dan Wiranto. Dan, hal ini bukan berita baik bagi Papua." (Sumber: Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum, 2019: 35). 

Nur Hidayati juga mengatakan apa yang dilalukan Presiden Ir. Joko Widodo adalah cacat.  "Pendekatan Jokowi ke Provinsi yang bergolak (Papua) itu pada dasarnya cacat." (Sumber: www.low-justice.co/22 Oktober 2021). 

Prof. Dr. Franz Magnis sudah sampaikan kesimpulan penderitaan rakyat Papua dengan sempurna dan jelas sebagai berikut. 

"Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus." 

"Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." (hal.255). 

"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme). 

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan: 

"Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia." (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601). 

Salah satu obat untuk menyembuhkan luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia, Senator asal Aceh, Fachrul Razi usai menghadiri Rapat Komite I di Gedung DPD RI, Senayan, pada  Senin (18/11/2019)

mengatakan: 

“Permasalahan Papua harus dirserahkan ke rakyat Papua sendiri. Jangan melihat Papua dalam kerangka pemerintah pusat atau kacamata provinsi lain. Lihatlah Papua dari hati dan jiwa rakyat Papua.” 

“Kita harus jujur dan berani menyatakan kebenaran bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat di Papua,” 

“Berikan Papua otonomi yang sangat luas. Sebab saya melihat otonomi khusus Papua saat ini bukan otonomi sebenarnya. Jadi jangan lagi dijanji-janjikan otsus (otonomi khusus-red). Otsus itu kan saya lihat ujung-ujungnya tipu-tipu juga.” 

“Jadi berikan Papua itu mengelola pemerintahannya sendiri, mengelola sumberdaya alamnya sendiri, serta mengelola sumberdaya manusianya sendiri." 

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini ialah perundingan atau dialog damai yang setara antara RI-ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral tanpa syarat, seperti GAM Aceh-RI yang pernah dimediasi Helsinki pada 15 Agustus 2015. 

Doa dan harapan saya, tulisan ini membuka wawasan  para pembaca. Selamat mengecap dan menikmati tulisan ini. 

Ita Wakhu Purom, 4 November 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)

2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).

4. Aliansi Baptis Dunia (BWA).

Selengkapnya

SEPARATIS ITU NAMA BAYINYA/ANAKNYA PENGUASA INDONESIA DAN TNI-POLRI DI WEST PAPUA.

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Penguasa Indonesia, TNI-Polri tidak sadar bahwa bayi atau anak yang bernama Separatis adalah hasil dari kawin paksa. Indonesia kawin paksa dengan West Papua yang melahirkan bayi atau anak yang benama Separatis. 

Bayi separatis itu tidak turun dari langit. Bayi separatis itu tidak lahir sendiri. Bayi separatis itu ada bapak dan ibunya. Ayah dan ibunya ialah pemerintah Indonesia dan TNI-Polri.

Bayi separatis lahir dari hasil kawin paksa Indonesia, TNI-Polri dengan bangsa West Papua. Anak yang bernama separatis itu tidak terima kawin paksa maka bayi separatis itu melakukan penolakan dan perlawanan karena bayi anggap diri sebagai anak haram dan anak tidak sah. Pepera 1969 peristiwa kawin paksa dengan moncong senjata.

Rakyat West Papua adalah sebuah bangsa. Ia bukan sebuah provinsi. Pendudukan dan penjajahan Indonesia di West Papua ialah ilegal. Penguasa Indonesia adalah penjajah dan kolonial moderen. Proses pengintegrasian juga dengan proses ilegal. Penggabungan West Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata/kawin paksa dan sangat tidak manusiawi. Hermanus Wayoi (Herman) pernah mengabadikan satu pernyataan sebagai berikut:

" Secara de facto dan de jure Tanah Papua atau Irian Barat tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, Tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah perisai/tameng atau bemper bagi Republik Indonesia." 

(Sumber: Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan. Dikutip dalam buku Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: Yoman, 2007 

Menurut Dr. George Junus Aditjondro, bahwa, "Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan" ( 2000, hal.8).

Sementara Robin Osborn berpendapat: "...bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru....Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum Internasional" (2000, hal. xxx).

Pdt. Dr. Karel Phil Erari menegaskan: "Secara hukum, integrasi Papua ke dalam NKRI bermasalh" (2006, hal. 182).

Seluruh rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tidak tahu tentang kejahatan, kekejaman dan brutalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampok hak politik rakyat dan bangsa West Papua pada 1969 yang mengakibatkan kawin paksa. 

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42). 

Apa yang disampaikan Amiruddin, ada fakta sejarah, militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1969 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?" 

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..." (Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia. Kekejaman TNI bertolak belakang dengan fakta menyatakan mayoritas 95% rakyat West Papua memilih untuk merdeka. 

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua." 

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia."

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negarva Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraf 243, hal. 47).

2. Apakah Ir. Sukarno juga Separatis?

Jawabannya dalam perspektif kolonial Belanda, ya dan benar bahwa Ir. Sukarno adalah separatis karena ia melawan kedaulatan penjajah dan kolonial Belanda di Indonesia. Karena itu, pemimpin pemberontak dan separatis ini ditangkap penguasa Belanda dan mengasingkan Sukarno di Boven Digul dan pulau Ende di Flores. 

Apa bedanya Ir. Sukarno sebagai separatis melawan kolonial Belanda dan para pejuang West Papua Merdeka yang melawan kolonial Indonesia?

Contoh lain ialah kolonial Apartheid memberikan stigma kepada Nelson Rolihlahla Mandela ialah pemimpin Komunis yang berjuang untuk menggulingkan pemerintahan Apartheid yang sah di Afrika Selatan. Nelson yang lahir pada 18 Juli 1918 dituduh Apartheid bahwa orang yang berbahaya yang melawan Undang-Undang Anti Komunisme.

Contoh lain adalah Mahatma Gandhi adalah pembela atau penasihat hukum orang-orang India di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, secara sopan orang India disebut 'orang berwarna.' Sedangkan secara kasar disebut 'coolie atau 'Sami' yang artinya buruh dan pelayan. Jadi, Mahadma Gandhi diberikan stigma penasihat para "coolie" atau "Sami." 

Dalam stigma yang merendahkan martabat dirinya dan bangsanya dengan sebutan "Coolie dan Sami", Gandhi segera mendidik dirinya untuk memperjuangkan nasib buruk orang India di Afrika Selatan, memimpin gerakan untuk menyuarakan serta menuntut penghormatan hak hidup mereka. 

Gandhi mengatakan: "Jadi, Tuhan meletakkan batu landasan hidup saya di Afrika Selatan, dan menuai benih perjuangan penghormatan diri sebagai bangsa." (Sumber: John MacCain bersama Mark Salter: Karakter-Karakter yang Menggugah Dunia, 2002, hal. 17).

Benny Wenda juga diberikan stigma sebagai buronan penjahat oleh penguasa kolonial Indonesia. Ternyata lidah panjang Indonesia dipotong dan mulut besar kolonial Indonesia dibungkam oleh Walikota Oxford, The Lord Mayor of Oxford, Councillor Craig Simmons pada 17 Juli di Oxford City, bahwa Benny Wenda ialah pemimpin terhormat dan setara dengan pemimpin dunia yang lain. Karena Benny Wenda telah memberikan kontribusi positif di Oxford dan juga di seluruh dunia. Penghargaan untuk Benny Wenda merupakan penghargaan dan penghormatan rakyat dan bangsa West Papua.

3. Kami Bukan Separatis. Kami Tuan dan Pemilik Sah Tanah West Papua.

"Tanah West Papua adalah tanah leluhur kami yang diberikan TUHAN kepada leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Leluhur dan nenek moyang mewariskan kepada kami. Kami adalah bangsa West Papua dan rumpun Melanesia. Kami bukan separatis. Kami membela dan mempertahankan martabat dan kehormatan bangsa kami. Tanah West Papua dari Sorong-Merauke bahkan sampai Samarai adalah hak kami dan milik kami. Tidak ada bangsa lain dan orang yang menduduki dan menjajah kami. Kami tahu, kami mengerti, kami belajar dan kami alami Indonesia adalah bangsa kolonial Firaun moderen yang menduduki, menjajah, menindas, merampok, mencuri dan menjarah atas hidup dan tanah kami. KAMI TIDAK TAKUT & GENTAR KEPADA PARA PEMBUNUH DAN PERAMPOK YANG TIDAK PUNYA MORAL DAN HATI NURANI."

Tidak ada yang harus ditakuti. Terlalu hina kalau Tuan Tanah Takut kepada penjajah dan perampok dan pembunuh yang nama Indonesia. Sadarlah, Bangkitlah, hai.....anak-anak Negeri West Papua. Sudah cukup lama martabat kami direndahkan. Sudah cukup lama kami dibuat seperti hewan dan binatang. 

Ingat! Leluhur dan Nenek Moyang kami tidak tahu namanya Indonesia atau NKRI.

Ingat! TUHAN tidak larang West Papua Merdeka. Kitab Suci Alkitab tidak larang West Papua merdeka. Gereja tidak larang West Papua Merdeka. Tetapi yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab dan dilarang Gereja ialah JANGAN MEMBUNUH DAN JANGAN MENCURI (Keluaran 20:13,15).

Mengapa kita sebagai bangsa yang bermatabat dan berdaulat, diam, takut dan membisu ketika Orang Asli West Papua dibantai atas nama NKRI oleh penguasa kolonial kejam Indonesia, TNI-Polri sebagai orang-orang pendatang, tamu? Perilaku para kriminal dan penjahat ini harus dihentikan dan disadarkan bahwa mereka tidak mempunyai hak atas tanah, rakyat dan bangsa West Papua. 

Doa dan harapan saya, tulisan ini menjadi berkat pencerahan, inspirasi dan semangat keberanian. 

Ita Wakhu Purom, 26 Juli 2019.

Selengkapnya