Agustus 2012 ~ Bung Amoghy

PENGERTIAN REFERENDUM

Kata Referendum atau Plebisit berasal dari bahasa Latin yaitu

plebiscita yang berarti pemilihan langsung, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih atau menolak suatu

tawaran/usulan. Di Indonesia sering disebut Jajak Pendapat sedangkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) disebut Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination).

CONTOH REFERENDUM

Pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian di Gedung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York Amerika Serikat mengenai Proses Peralihan Administrasi Pemerintahan West Papua dan Pengaturan mengenai Proses Referendum tahun 1969. Dalam Perjanjian tersebut, di mana dalam pasal 18 menyetakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan pepera dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas.

PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962

Perjanjian ini muncul akibat adanya dukungan Persenjataan Rusia kepada Pemerintah Indonesia melalui Politik President Soekarno untuk menolak Hak Pen- duduk Pribumi Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri yang dibersiapkan Kerajaan Belanda. Akibatnya Badan Inteligen Amerika (CIA) mengutus Mr. Elsworth Bunker untuk berunding dengan Soekarno dan Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Lun untuk mencari solusi agar Indonesia bisa memberhen- tikkan Partai Komunisnya dan Persenjataan Militernya dari Rusia. Usul Soekarno yaitu agar Belanda segera menyerahkan Administrasi Negara Papua Barat kepada Indonesia sedangkan usul DR. Joseph Lun yaitu Indonesia harus bersedia memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri kepada Rakyat Pribumi Papua. Selanjutnya Bunker membuat suatu Rancangan yang dikenal dengan nama USULAN/RANCANGAN Bunker yang dimuat dalam Surat Rahasia Presiden Amerika J. F. Kennedy yang berbunyi “Bapak Ellsworth Bunker, yang telah melakukan tugas moderator dalam pembicaraan rahasia antara Belanda dan Indo- nesia, telah menyiapkan formula yang akan mengiz- inkan Belanda untuk menghidupkan kontrol adminis- tratif di wilayah ke PBB administrator. PBB, pada gilirannya, akan melepaskan kontrol ke Indonesia dalam periode tertentu. Perjanjian ini akan mencakup ketentuan-ketentuan di mana orang Papua, dalam pe- riode tertentu, akan diberikan hak penentuan nasib sendiri. PBB akan terlibat dalam persiapan untuk pe- laksanaan penentuan nasib sendiri”. Soekarno telah memainkan perananya untuk men dukung Blok Timur pada era Perang Dingin walaupun Politik Luar Negeri Indonesia yang Katanya Politik Bebas Aktiv sehingga tidak mendukung Blok Timur (Rusia yang berpaham Komunis) atau pun Blok Barat (Amerika dan Sekutunya).

Add caption

Elsworth

Bunker

Politik taktik liciknya inilah sehingga menyebabkan John. F. Kennedy ditekan oleh Staf Dewan Keamanan Nasional Amerika Mr. Roberth Jhonson melalui Asisten Pribadinya Mr. Bundi pada tanggal 18 Desember 1961. Kemudian tekanan berdatangan lagi pada tanggal 20 Maret 1962 dari CIA, the Departments of State, Defence, the Army, the Navy, the Air Force, the Joint Staff, and NSA, dan kemudian ditunjuk Mr. Elsworth Bunker sebagai Mediator (Penengah) antara Indonesia dan Belanda. Surat Gabungan dari berbagai Institusi Pemerintah Amerika ini, sehingga President John. F. Kennedy menyuruh adiknya Roberth Kennedy untuk ke Jakarta terima bayaran dari Soekarno kemudian pada tanggal 2 April 1962 President John. F. Kennedy mengeluarkan surat Rahasia untuk menekan Perdana Menteri Belanda Mr. De Quai di Den Haag agar menerima usulan yang dirancang oleh Elwosrth Bunker. Elsworth Bunker adalah salah seorang Diplomat Amerika yang Sukses memerangi Komunis di berba- gai penjuru bumi, beliau terakhir menjabat sebagai Pensiunan Duta Besar Amerika di India. Akibat dari campur tangan dan kepentingan Amerika atas Papua maka Amerika wajib mengeksploitasi hasil Bumi Papua seperti atas Papua maka Amerika wajib mengeksploitasi hasil Bumi Papua seperti apa yang kita saksikan dalam cam- pur tangan mereka pada saat proses Referendum tahun 1969 di Papua yang di sebut PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) atau Act of Free Choice (Pemilihan Bebas).

Foto Bersama Penanda Tanganan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Dari kiri ke kanan: Soebandrio (Wakil Indonesia), SEKJEN PBB Uthant, DR. Van Royen (Wakil Belanda), Elsworth Bunker (Mediator), Schurman (Delegasi Belanda).

PENYERAHAN ADMINISTRASI

Proses penyerahan Administrasi Pemerintahan Papua Barat dari Kerajaan Belanda kepada suatu Badan Per- wakilan Sementara PBB yaitu UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) dimulai pada tanggal 1 Oktober 1962. Pada masa Pemerintahan UNTEA, telah diadakan uji coba Jajak Pendapat di Merauke dan ternyata hasilnya 100% menolak Indonesia. Akibatnya Soekarno membabi buta untuk menekan PBB sehingga melahirkan suatu perundingan Rahasia antara Amerika, Belanda dan Indonesia di Roma (Ibu Kota Italy). UNTEA hanya memimpin negeri Papua dalam kurun waktu singkat yaitu selama 6 bulan saja akibat kedatangan militer Indonesia yang semakin hari semakin banyak dan memaksa masyarakat Pribumi Papua untuk menekan PBB segera keluar dari Papua dan Menolak PEPERA tahun 1969. Kegiatan yang disebut Gerakkan Merah Putih ini sehingga PBB harus menyerahkan Administrasi Wilayah ini kepada Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1963 (Sesuai Perjanjian Roma yang ditanda tangani tanggal 30 September 1962 di Ibu Kota Italy). Berikut adalah isi dari perjanjian Roma yang ditanda-tangani secara Rahasia oleh tiga Negara yaitu Amerika, Belanda, dan Indonesia antara lain: Referendum atau Pemilihan Bebas yang direncanakan tahun 1969 dalam perjanjian New York Agustus 1962 dibatalkan atau dihapuskan saja tetapi pada ayat berikutnya menjelaskan bahwa Indonesia mengurusi Administrasi Papua hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai dari 1 Mei 1963. Laporan hasil akhir PEPERA diterima di muka Sidang Umum Tanpa Ada Perdebatan. Amerika Wajib Menanam Saham di Papua un- tuk mengeksploitasi Kekayaan alam guna pembangunan daerah Papua. Dan Amerika akan memberikan dana Pembangunan sebesar US. $.30 Juta untuk Pembangunan selama 25 tahun (Dana ini disebut NKRI tahun 1960an Dana FUNDWI). Dan Amerika akan memberikan Dana lewat Bank Dunia untuk membantu Indonesia mengirim Transmigrasi ke Papua mulai tahun 1977 (Transmigrasi pertama ke Timika setelah pembukaan PT. Freeport tahun 1976).

PERSIAPAN REFERENDUM

Untuk memenangkan Proses Referendum tahun 1969, maka Pemerintah NKRI mengambil langkah Operasi Militer untuk membasmi seluruh Perlawanan Rakyat Pribumi Papua yang menentang NKRI. Awalnya dimulai dengan Operasi Tumpas tahun 1964-1968 oleh Kartidjo dan Bintoro kemudian Operasi Khusus oleh Ali Murtopo untuk merekrut seluruh Tokoh Masyarakat, Agama, ORMAS, dll serta menampung di suatu penampungan khusus yang dijaga ketat sehingga tidak ada komunikasi dengan keluarga mereka. Terben- tuknya Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) di Jayapura tanpa ada Konsultasi dengan Dewan-Dewan seluruh Papua sesuai Perjanjian New York Pasal 18. Pembatasan jumlah Peserta Jajak Pendapat menjadi 1026 orang yang terdiri dari Penduduk Pribumi dan Non Pribumi Papua adalah kekuasaan NKRI karena telah diatur dalam Perjanjian Roma. Akibatnya, banyak Rakyat Pribumi emosi dan ingin berontak tetapi tak berdaya karena tak ada pasukan Perdamaian Inter- nasional pada saat Persiapan maupun Pelaksanaan PEPERA tahun 1969. Dari hal ini terlihat jelas bahwa NKRI dan PBB telah melanggar Pasal 18 dari Perjanjian yang ditanda-tangani di gedung PBB tanpa meli- batkan Orang Papua sebagai Pemilik Wilayah tersebut.